Tupoksi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MERUPAKAN PERPANJANGAN TANGAN DARI DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI SEKALIGUS PERANGKAT DARI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPUNYAI  TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU KEPALA

DALAM HAL INI OPD KESBANGPOL MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR YAITU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI AMANAH (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 12 AYAT 1).

SELAIN MELAKSANAKAN URUSAN WAJIB, OPD KESBANGPOL JUGA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DIANTARANYA ADALAH :

1. 1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL;
   2. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA;
   3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA;
   4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
   5. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTAR INSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PRINSIP DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN, POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;
   6. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN (PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DILAKSANAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 25)

ACUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD KESBANGPOL SAAT INI MASIH BERPIJAK PADA PERDA NOMOR NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG MERUPAKAN YANG INTINYA MENYATAKAN BAHWA TUPOKSI KESBANGPOL ADALAH MERUMUSKAN, MENGKOORDINASIKAN, MEMBINA DAN MENYELENGGARAKAN TUGAS-TUGAS PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN, ORGANISASI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN SERTA KETANAHANAN

BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 KEPALA KESBANG SELAKU SEKERTARIS DAN PELAKSANA HARIAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELAKSANAKAN FUNGSI DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL DINI  DI BIDANG IPOLEKSOSBUDHUKAM.

DALAM PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL DINI, OPD KESBANGPOL SELAKU SEKRETARIAT FORKOPIMDA MEMFASILITASI PERTEMUAN DAN ATAU RAPAT SETIAP SATU BULAN ATAU TERGANTUNG KONDISI WILAYAH YAITU :

1. 1. FASILITASI RAPAT KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
   2. KOORDINASI DAN FASILITASI RAPAT KOMITE INTELIJEN DI DAERAH (KOMINDA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA DAN BERDASARKAN PERKABIN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN PUSAT DAN DAERAH KEPALA KESBANG MERUPAKAN SEKERTARIS KOMINDA;
   3. MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2010 DAN PEMANTAUAN TERHADAP ORANG ASING, DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 49 TAHUN 2010;
   4. MEMFASILITASI PENYELENGGARA PEMILU (PILEG DAN PILPRES)DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK DIDAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 61 TAHUN

 

DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD KESBANGPOL DIBANTU OLEH FORUM-FORUM YANG MENJADI MITRA DAN PARTNER KESBANG DALAM RANGKA MEMPERKUAT DETEKSI DAN CEGAH DINI TERHADAP POTENSI ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN (ATHG) BAGI KEBERLANJUTAN PEMBAGUNAN YAITU:

1. 1. FORUM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH (FKDD) DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2018;
   2. FORUM KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA (FKUB) DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI BERSAMA ANTARA MENTERI AGAMA DAN MENDAGRI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006;
   3. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAN (FPK) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 34 TAHUN 2006.

 

DARI SEMUA TUGAS KESBANG YANG TELAH DISEBUTKAN DIATAS TUGAS YANG SANGAT MENDESAK UNTUK DIKERJAKAN ADALAH:

1. MELAKSANAKAN GERAKAN BELA NEGARA DENGAN MENINDALANJUTI INPRES 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI BELA NEGARA;
2. MELAKSANAKAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAI TINDAK LANJUT INPRES NOMOR 6 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2019;
3.  

SELAIN ITU JUGA OPD KESBANGPOL MENGERJAKAN URUSAN YANG TIDAK DIKERJAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN INSTANSI VERTIKALYANG ADA DIDAERAH (ASAS TUGAS DEKONSENTRASI, DESENTRALISASI DAN TUGAS PEMBANTUAN) ATAU DISEBUT TAMPUNG TANTRA. (BERDASARKAN PASAL 25 HURUF G UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA). CONTOHNYA KASUS JEMAAH HAJI YANG TERLANTAR DI FILIPINA TAHUN 2016 DARI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) MEMINTA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MELALUI OPD UNTUK MENJEMPUT DAN MEMULANGKAN JEMAAH HAJI YANG TERLANTAR TERSEBUT.